Kediri, Pojok
Kiri
Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) dikeluhkan sejumlah warga desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjungnom,
Kabupaten Nganjuk. Pasalnya, proses pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan
sejak tahun 2019, hingga kini tak kunjung diterima warga.
Pak Lapindo panggilan akrab nya, adalah salah
satu warga desa Sidoharjo, menilai upaya pemerintah mempercepat pengurusan
sertifikasi tanah tampaknya masih sekadar wacana.
“Katanya percepatan batas maksimal
pengurusan sertifikat tanah 98 hari menjadi 48 hari kerja, nyatanya sekadar
isapan jempol," katanya, Selasa (7/04/2020).
Ia mengaku meski sudah memasuki bulan ketiga
tahun 2020, sertifikat tanah melalui program PTSL tahun 2019 di desa Sidoharjo,
Kecamatan Tanjunganom tidak kunjung dibagikan.
"Kami sudah cukup sabar menunggu
sertifikat itu terbit, namun hingga bulan ketiga tahun 2020, belum juga selesai.
Kalau memang sertifikat itu tidak bisa dibuat, paling tidak ada pemberitahuan
dan sporadik tanah kami tolong kembalikan, saya sudah bayar 500 ribu” katanya
yang mengaku sudah mengajukan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL
di desa Sidohardjo, Kecamatan Tanjunganom.
Diapun berharap, agar pemerintah Kabupaten
Nganjuk setempat tidak hanya diam saja, segera pertanyakan nasib surat tanah
(sporadik) milik warga. Sebab warga tidak ingin ada permasalahan lahan miliknya
dikemudian hari.
“Ini
sudah 2020, bukan 2019 lagi. Sangat tidak mungkin dalam waktu setahun
penerbitan sertifikat tanah tidak tuntas-tuntas,” ujarnya.
Masyarakat setempat juga mengaku sangat
kecewa dengan program BPN/ATR Kabupaten Nganjuk. Sebab pembuatan surat
kepemilikan sertifikat tanah melalui program PTSL dinilai sangat lamban.
Pak lapindo profesinya sebagai tukang
pijat keliling, yaitu warga Desa Sidohardjo yang mengaku telah membayar Rp
500.000 kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk pembuatan sertifikat melalui
PTSL tahun 2019, Tetapi saat ditanya kapan selesai, tidak ada kepastian.
“Saya sudah mengeluarkan uang untuk biaya
pengukuran sudah diterima dan sudah saya serahkan kepada ketua RT, tanah saya
juga sudah diukur oleh panitia. Tapi sudah setahun lebih sampai sekarang Maret
2020, sertifikat yang kita urus tak selesai-selesai," tandasnya. (tim)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar